Istana sebut kasus suap PLTU Riau-1 justru beri kepastian iklim investasi

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan Proyek PLTU Riau-1 terus berlanjut. Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Mantan Politikus Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus proyek bernilai USD 900 juta itu.

BERITA TERKAIT

Buntut dari kasus tersebut adalah pemberhentian sementara proyek yang ditargetkan bakal beroperasi atau Commercial Operation Date (COD) pada 2023 dengan kapasitas 2x300 MW.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan menghambat iklim investasi. Melainkan justru memberikan kepastian investasi.

"Ya kalau penyelesaian kasus hukum ya. Intinya justru memberikan kepastian," kata dia saat ditemui Merdeka.com, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/8).

Menurut dia, terkuaknya kasus itu, serta seluruh proses yang tengah dijalankan Komisi Antirasuah memberikan sinyal bahwa penegakan hukum sungguh berjalan di Indonesia.

"Dengan law enforcement yang sungguh-sungguh, yang baik justru memberikan kepastian investasi," tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, penundaan pembangunan PLTU mulut tambang Riau 1 diakibatkan kasus hukum yang menjerat proses pembangunan pembangkit. Proses pembangunan akan dilanjutkan setelah kasus hukum dinyatakan rampung.

"Karena ada proses hukum kita tunda sementara, sampai proses hukum selesai," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, saat ini proses pembangunan PLTU berkapasitas 2X300 Mega Watt (MW) tersebut masih dalam tahap awal penandatanganan Leter of Intent (LoI) antara perusahaan patungan, belum menyetuh tahap Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Adapun perusahaan patungan tersebut adalah PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Samantaka Batubara dari Black Gold Natural Resouces dan PT China Huadian Enginering. Porsinya adalah 51 persen anak usaha PLN yaitu PJB dan sianya konsorsium.

"Ini belum PPA. Nama perusahaan 51 anak usaha PLN PJB sisanya 49 konsorsium, karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 harus mayoritas BUMN," tutur Sofyan.

[bim]

Let's block ads! (Why?)

https://www.merdeka.com/uang/istana-sebut-kasus-suap-pltu-riau-1-justru-beri-kepastian-iklim-investasi.html